Mataram – Direktur RSJ Mutiara Sukma dr. Wiwin Nurhasida menghadiri rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang digelar di Ballroom Selaparang, Hotel Lombok Raya, Rabu (23/07).
Pertemuan ini mengusung tema “Percepatan Pengentasan Kemiskinan & Penurunan Stunting Melalui Program Unggulan Desa Berdaya” dan dibuka langsung oleh Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, S.IP., M.Si didampingi oleh Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP.
Dalam rapat tersebut, dilakukan sosialisasi serta diskusi mendalam mengenai konsep, juknis, lokasi prioritas program Desa Berdaya, sebagai strategi inovatif untuk menurunkan angka kemiskinan dan stunting di NTB.
Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi misi utamanya selama menjabat. Menurutnya, dari sekian banyak persoalan sosial, kemiskinan merupakan "ibu dari segala masalah".
“Kalau kita ingin menyelesaikan berbagai persoalan sosial lainnya, kita harus meletakkan fondasi yang kokoh dengan mengentaskan kemiskinan,” tegasnya.
Beliau menyebut, angka kemiskinan ekstrem di NTB saat ini berada di angka 2,04 persen, tergolong masih tinggi. Namun, upaya pengentasan tidak bisa dilakukan secara sektoral atau berjalan sendiri-sendiri.
“Selama ini belum ada orkestrasi yang rapi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Masing-masing masih berjalan sendiri,” ungkapnya.
Untuk itu, Pemprov NTB memperkenalkan konsep Desa Berdaya sebagai bentuk orkestrasi penanggulangan kemiskinan yang lebih kolaboratif dan transformasi. Program ini akan segera dilaunching dan menargetkan 106 desa untuk mencapai nol kemiskinan pada tahun 2029.
Miq Iqbal panggilan akrab Gubernur NTB ini juga menekankan pentingnya peran Kepala Desa sebagai ujung tombak pembangunan. Mereka menjadi elemen penting dalam menyukseskan program Desa Berdaya sekaligus membawa visi Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yakni pembangunan dari desa.
