Direktur RS Mutiara Sukma dr. Hj. Wiwin Nurhasida bersama Kabag TU Lalu Erwin Musyaddat, S.Kep., MM; Kasubbag PKA Ery Novianti Rayes, SE, serta Kepala Urusan Keuangan Triana Winiastuti, S.ST, MM dan Kepala Urusan PPL Baiq Qory Harfina, SKM menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Keuangan Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB dan seluruh kabupaten/kota se-NTB. Kegiatan ini diselenggarakan di Gedung Graha Bakti, Kantor Gubernur NTB, pada Senin (25/08).
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB, Dr. H. Nursalim, S.Sos., M.M. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan rasa senang atas terselenggaranya FGD ini. Menurutnya, kegiatan semacam ini sangat penting karena menjadi sarana memperkuat koordinasi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara lebih baik.
Sebagai narasumber utama, hadir Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si., Penjabat Gubernur Papua sekaligus Dirjen Bina Keuangan Daerah, beliau menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan proses mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban hingga pengawasan. Ia juga menekankan pentingnya penggunaan anggaran daerah secara efektif dan efisien, sehingga setiap anggaran benar-benar memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
FGD berlangsung dengan suasana interaktif dimana perwakilan dari kabupaten/kota se-NTB mendapat kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, tantangan, maupun pengalaman dalam mengelola keuangan daerah, ini menjadi ajang diskusi sekaligus mencari solusi bersama untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Kegiatan ditutup kembali oleh Kepala BPKAD Provinsi NTB. Dalam pernyataan penutupnya, beliau menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dirjen serta seluruh peserta yang hadir.
Harapannya, hasil dari FGD ini dapat memperkaya wawasan, dan menjadi pedoman penting bagi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara lebih tepat guna, sehingga berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat khususnya Nusa Tenggara Barat.
